Membangun Sistem Informasi Pangan

Selasa, 3 Desember 2013 (12:30:35)

Diposkan : 3 Desember 2013

Oleh : Entang Sastraatmadja

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, diyakini ada dua hal yang dalam pengelolaannya tidak boleh main-main atau digarap dengan setengah hati. Pertama adalah yang berkaitan dengan data, khususnya bagi kepentingan perencanaan dan kedua adalah yang berhubungan dengan masalah intelejen. Data dan intelejen, mestinya memperoleh tempat tersendiri dalam kerangka pembangunan. Sebab, kalau kedua hal tersebut tidak ditangani dengan serius, besar peluangnya spirit pembangunan yang diimpikan, tidaklah akan dapat diwujudkan sebagaimana yang dirumuskan.

Sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang No, 16 Tahun 1997 tentang Statistik, terkait dengan "pengelolaan" data, secara kelembagaan, Pemerintah telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab atas masalah penyediaan data. Tidak ada lembaga lain yang diberi amanat untuk menyiapkan data. Prinsip "satu data" ini menjadi penting, karena kalau banyak lembaga yang mengklaim diri sebagai penyedia data, maka dapat dibayangkan, bagaimana kekacauan yang bakal terjadi. Semua ingin menyebut yang paling kredibel. Dan tidak akan ada satu lembagapun yang menyatakan datanya tidak berkualitas.

Kasus berbedanya data, sebetulnya pernah terjadi ketika data BPS tidak sama dengan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kekacauan data ini dapat kita rasakan ketika akan menentukan penerima manfaat Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), yang ketika itu ada penyempurnaan data sebelum ditetapkan secara "by name by address". Untung perbedaan data ini tidak berlarut-larut mengingat BPS cepat tanggap dan segera melakukan solusi cerdas nya. Namun begitu, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata masalah "data kemiskinan", masih mengemuka menjadi soal yang belum mampu tertuntaskan.

Kasus Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pun kini sedang mencuat menjadi dilema yang mencemaskan. Pemerintah sendiri mengakui ada 10.000 penerima BLSM yang bermasalah. Itu sebabnya, mengapa soal data menjadi penting, karena sekali kita keliru mengambil data untuk sebuah kebijakan yang melibatkan rakyat banyak, maka dampak yang terjadi di lapangan, dapat saja memacu ketegangan sosial dan tidak tertutup kemungkinan menciptakan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada pula yang berujung dengan bentrokan antara warga setempat. Hal inilah sesungguhnya yang membutuhkan deteksi dini.

Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan intelejen. Di beberapa negara, keintelejenan dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting dan strategis sifatnya. Intelejen, benar-benar menjadi sumber informasi dalam melahirkan sebuah kebijakan yang sifatnya "rahasia". Oleh karenanya, menjadi cukup beralasan jika banyak negara yang tidak mau main-main dalam menganggarkan dana untuk kegiatan intelejen tersebut. Bahkan banyak bangsa yang merancang anggaran intelejennya secara "tanpa batas". Logika yang sama seharusnya ditempuh juga oleh Pemerintah Indonesia.

Data dan intelejen adalah kekuatan suatu bangsa dalam menyelenggarakan program pembangunan yang ditempuhnya. Tanpa data yang akurat, sangat sukar dirancang perencanaan pembangunan yang berkualitas. Tanpa intelejen yang kuat, sangat sulit kita mengantisipasi beragam kejadian yang bakal mengganggu jalannya pembangunan. Akibatnya, tentu kita akan sepakat jika hal-hal yang bertalian dengan data dan intelejen, sepantasnya kita tidak main-main melakoninya. Hanya data yang berkualitas dan intelejen yang kuat, maka kita akan dapat mengarungi pembangunan dengan baik.

Kita memang tidak boleh main-main dengan yang namanya data. Sebab, kalau datanya salah maka hasilnyapun akan keliru. Di negara kita, ada Undang-undang yang menyatakan hanya Badan Pusat Statistik (BPS) yang berhak menghimpun dan mempublikasikan data atas nama negara dan bangsa. Di luar BPS, dapat digunakan sebagai data pembanding saja. Termasuk juga data yang selama ini digarap oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ataupun data yang dihimpun oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam kalimat lain, dapat ditegaskan hanya data BPS yang resmi, sedangkan di luar BPS bukan data yang dipublikasi pemerintah.

Tugas penting yang harus digarap pemerintah setelah terbitnya Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tersebut. Dari 4 Rancangan Peraturan Pemerintah yang disiapkan untuk "membumikan" UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, rupanya RPP tentang Sistem Informasi Pangan, pantas untuk memperoleh perhatian yang seksama. Sisanya yakni RPP Ketahanan Pangan dan Gizi, RPP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label Pangan, sepertinya sudah ada rujukan yang dapat dipertajam lebih lanjut

Sumber:  http://tabloidsinartani.com/

Artikel Lain
Produk Kami
13
Merupakan jenis ayam kampung dengan galur baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian
9
Merupakan pupuk organik pilihan yang tepat karena zat yang terkandung di dalamnya sangat membantu pertumbuhan tanaman
10
Merupakan salah satu sumber protein hewani dan merupakan cikal bakal embrio ayam
12
merupakan salah satu ayam hias yang unik dengan bulu berwarna putih seperti kapas
14
Sapi Peranakan Ongole (PO)